KUHD (Wetboek van Koophandel) ternyata memuat ketentuan yang lebih jelas dan terperinci mengenai General Average dan Particular Average Continue reading
Pelayaran
Pelayaran
Tubrukan Kapal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
BUKU KEDUA
HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI PELAYARAN
BAB VI TUBRUKAN KAPAL Continue reading
Peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan laut
Please click for downloading
Undang-Undang dan Peraturan
a) UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
b) PP No.61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
c) PP No.20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan
d) KM No.14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
Tanggung Jawab Pengangkut (Tidak Jelas)
Coba perhatikan isi PP No.20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan yang didalamnya mengatur “Tanggung Jawab Pengangkut” PP ini yang merupakan turunan atau aturan pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran seharusnya memuat aturan yang jelas dan tegas tentang batasan Tanggung Jawab Pengangkut (Carriers Liability)
Peluang dan Tantangan Berlakunya UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dari Perspektif Bisnis Asuransi
Judul tersebut adalah tema Lokakarya setengah hari yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Widya Dharma Artha disponsori oleh PT. Tugu Pratama Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan menghadirkan tokoh-tokoh pelayaran yaitu Bapak Oentoro Surya (Arpeni & INSA), Adolf R Tambunan (Ditlala), Muchtar Ali (BKI) dan Sri Hadiah Watie (ABAI)
Walaupun Lokakarya terkesan membosankan karena lebih merupakan sosialisasi UU No.17 Tahun 2008 yang memang baru diundangkan bulan Mei 2008, para pembicara terkesan hanya mengulang-ulang materi yang disampaikan, (pendapat penulis sih…). namun dapat ditarik satu kesimpulan bahwa:
“Dengan diberlakukannya “asas Cabotage” dan “kewajiban ber-asuransi” dalam UU NO. 17 Tahun 2008 tsb memberikan peluang bisnis yang sangat besar bagi perusahaan Asuransi di Indonesia” Continue reading